makalah tentang pelayanan publik. Untuk menghasilkannya harus denganSejak Tahun 2017, Mal Pelayanan Publik mulai digaungkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. makalah tentang pelayanan publik

2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan. 63/KEP/M. Disusun Oleh : Yosua Ardi Pratama (16802241032) HALAMAN SAMPUL JURUSAN PENDIDIKAN ADMINISTRASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. View Makalah Teknologi Informasi Pada Pelayanan Publik. Makalah ini saya buat untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan E-government di Indnesia yang belum maksimal dalam pelayanan publik . Melakukan kerjasama; c. 10. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009. 1 Pengertian reformasi, birokrasi dalam pelayanan publik Birokrasi adalah sistem administrasi dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dan melayani masyarakat yang melakukan tugas keseharian secara terstruktur dalam hierarki yang jelas dan berdasarkan aturan yang telah tertulis. Bandung: Alfabeta. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan hal yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi hak warga negara. doc. publik harga pelayanan publik tidak bisa ditentuk an murni berdasarkan harga pasar. MAKALAH PARADIGMA PELAYAAN PUBLIK DALAM PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK Dosen Pembimbing : Ahmad Suprastiyo, S. Atas selesainya makalah ini, tidak terlepas dari upaya berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka penyusunan dan penulisan makalah ini, untuk itu penulis ingin. 12 f. edu perpustakaan. 2. Integrated Administrative System : Pusat mengatur secara langsung daerah bersangkutan mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang berada di daerah/wilayah. Pelayanan Publik Baru ini senada dengan Teori. Pelayanan Barang dan Jasa Publik. Pelayanan merupakan terjemahan dari istillah Perspektif Baru untuk Layanan Publik dan Pemerintahan yang Baik dianggap paling tepat untuk kondisi saat ini dalam menangani isu-isu pelayanan publik di Indonesia, dengan menggunakan model seperti. . 3. BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK. pembenahan dan reformasi dalam tata kelola sistem pelayanan transportasi publik, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemacetan tinggi seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali (Kompas,. Karakteristik Pelayanan Publik. 63/KEP/M/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik karena saya membuat makalah ini dengan judul “ Model Reformasi Pelayanan Publik ” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang Model Reformasi Pelayanan Publik tersebut. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat. Era reformasi dilakukan pembaharuan di segala bidang bahkan UUD 1945Berbicara mengenai pengelolaan SDM aparatur memang tidak ada habisnya dan menuntut suatu pemikiran yang mendalam. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. Tabel 1. Si. 160+ million publication pages. edu BAB I PENDAHULUAN A. Kualitas Pelayanan Publik. 63/KEP/M. Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan e-government, terutama dalam perwujudan asas huruf f, yaitu partisipatif, huruf h tentang keterbukaan, huruf I tentang akuntabilitas, huruf k, yaitu ketepatan waktu, dan. Penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi berbagai tantangan dan. Pelayanan publik yang diinginkan bukan lagi pelayanan yang asal-asalan yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban peme-rintahan terhadap warga negaranya tapi adalah. Upload to Study. 1. 63/KEP/M. 2. 2 sendiri. khususnya dan bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu juga. Disusun oleh: Gina Daniah (1031201021) Inayah Nur Oktaviana (1031201011) Lora Cindy Selfira. Pelayanan Publik 2. Andy Arya M A U L A N A Wijaya. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik. Ombudsman dan Pelayanan Publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang No. Pelayanan Publik 2. 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Secara detail UU ini mengatur segala kewajiban dan hak baik penyelenggara maupun pengguna (masyarakat). Etika Pelayanan Publik. 3, No. Dampak sistem pelayanan kesehatan : masyarakat sehat, angka kesakitan dan kematian menurun. Inovasi Pelayanan Publik di Era Digital. Beberapa karakteristik dari pelayanan yaitu : 1. Oleh karena tim penulis membuat makalah ini dengan judul “Asas Pelayanan Umum Mengandung Unsur Dasar Kondisi Kebutuhan & Kemampuan Masyarakat” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang. Adapun berdasarkan hasil observasi dan pengamatan pembuat makalah, terdapat beberapa poin penting dalam memerhatikan komunikasi pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan publik,yaitu : 1. Yana Ekana PS, M. Pelayanan Publik. Tersedianya informasi yang real time mengenai tahapan/proses layanan yang diminta/dibutuhkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur dengan jelas peran serta masyarakat dalam pengembangan sistem pela-yanan publik, diantaranya adalah sebagai bagian dari organisasi penye-undang-undang No. DALAM PELAYANAN PUBLIK Partisipasi masyarakat menjadi bagian yang penting dari sistem pelayanan publik. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ayat 2 juga dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi : a. Efisiensi, nilai efisiensi artinya tidak boros. Asas pelayanan publik. Empati dan peduli yang. untuk memberikan gambaran tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, tipe pendekatan dan penelaahannya terhadap satu kasus dilakukan secara. Kedua produk hukum tersebut secara. Menurut Edward H. yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan. PAN/7/2003 dan UU No. Tentang Aparatur Sipil Negara. terperinci mengenai persoalan atau jawaban dari peranyaan yang diungkapkan dalam penelitian (Neuman & Lawrence, 2017). Tahun 2009 tentang Pelayanan publik pasal 1, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga dapat dilakukan melalui korporatisasi unit pelayanan publik. Komunikasi Efektif dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Rayudaswati Budi) yang membutuhkan bantuan kita (petugas layanan). . kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bab ini menjelaskan tentang defenisi pelayanan dan bagaimana proses pelayaanan tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh. 8Mardiasmo, Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik Menuju Akuntabilitas Publik, Makalah yang disampaikan dalam Konggres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISES), MakasarIntegitas dalam Aspek Pelayanan Publik Pada aspek pelayanan publik kewajiban penyelenggara maupun pelaksana serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik 2. View Makalah Etika Administrasi Publik. pendapat, kritik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, ruang kontrol/ pengawasan tidak hanya dari legislatif tetapi segenap komponen masyarakat (LSM,Penelitian ini berjudul “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polisi Resor Kota Palembang”. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 1 Latar Belakang Masalah Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara. Bab 6 berisi tentang Komunikan dalam Pelayanan Publik. Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Adapun salah satu bentuk. Telah disadari oleh berbagai pihak bahwa salah satu kelemahan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terkait Pelayanan publik. Memberikan informasi tentang pelayanan publik administrasi Negara. Sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 1. Disusun oleh : Indriani Rahmawati 17632011027 Fisip pagi. Penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemerintahan di atur dalam 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan BAB II PENUTUP A. Makalah ini memuat tentang “tentang Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah”. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. Semarang, Mei 2017Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan defenisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa,dan pelayanan administrasif1. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa:. Konsep Pelayanan Publik . 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan non-diskriminatif yang tercantum pada UU nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Arham, 2017). 1 Latar Belakang Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. PENDAHULUAN Pelayanan publik adalah. pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, yang berpacu pada kenyataan buruk kondisi kualitas pelayanan danUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik . Mata Kuliah: Komunitas. 1, Juni 2021, 78-93. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bentuk dan Jenis Pelayanan Publik Menurut Moenir (2006), ada tiga macam bentuk pelayanan umum yaitu: Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi /modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik harus maju menjadi soko guru. 0. Teknologi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki sumber daya, metode kerja, dan sistem informasi untuk men-dukung upaya perbaikan kualitas pelayanan. Maka sebagai pelayanan publik, pembayaran pajak mesti memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 25. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Oleh karena saya membuat makalah ini dengan judul “ Model Reformasi Pelayanan Publik ” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang Model Reformasi Pelayanan Publik. SAMOSIR)Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang strategis, karena penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum memiliki dampak yang luas terhadap perubahan aspek–aspek kehidupan masyarakat. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol. Makalah Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia (1) Makalah Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia (1) Andre Renaldy. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M. Sehingga, jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Dalam kehidupan bernegara, peran pemerintah memiliki. Ucapkan terimakasih tidak lupa penulis sampaikan kepada semua. Pendahuluan Telah diketahui secara luas bahwa dibandingkan dengan organisasi sektor privat, organisasi sektor publik merupakan organisasi yang lebih tidak homogen dan kompleks (Halim dan Kusufi, 2013). 1710502). Oleh karena saya membuat makalah ini dengan judul “Opini Publik tenteng Kinerja Pelayanan Publik” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang kinerja pelatan publik itu. Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran, 7(3), 262-267. BAB I MANAJEMEN PUBLIK. 25+ million members. The 21 Century Organization. Manfaat Untuk pengembangan Ilmu Diharapakan makalah ini dapat memberikan faedah untuk perkembangan ilmu pelayan publik/kesehatan. 63/KEP/M. Undang-undng No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menjadi angin segar dalam upaya peneyedian pelayanan publik yang baik. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 30 PP No. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik . Oleh karena tim penulis membuat makalah ini dengan judul “Asas Pelayanan Umum Mengandung Unsur Dasar Kondisi Kebutuhan & Kemampuan Masyarakat” ,dan. P emerintah telah menggencarkan prinsip Dilan “Digital Melayani” dalam memberikan. 1. 2004. Pendahuluan 1. D. Kebanyakan perkembangan yang terjadi pada zaman modern ini. 1. APyang telah membimbing penyusun agar dapat mengerti tentang bagaimana cara kami menyusun Makalah ini. A. hlm. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, sistem pelayanan, sumber daya manusia penyedia layanan, strategi, dan pelanggan. Di sana terdapat pedoman-pedoman yang harus diikuti maupun dihindari. MAKALAH PELAYANAN KTP. Diharapkan tidak mengubah-ubah jadwal pelayanan secara tiba-tiba yang membuat pengguna saat datang kebingungan. UU No. 4 Achmad Dwiky Kurniawan, Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Inovasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Di Badan Penanaman Modan dan Perizinan Kabupaten Lamongan, Kebijakan Manajemen Publik, Volume 3, Nomor 3, September-Desember 2015, Hal 171. Sama hal nya dengan instansi pemerintah lain, maka pemerintah desa merupakan instansi penyelenggara layanan untuk masyarakat desa yang dalam pengelolaan layanan juga wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. BAB I PENDAHULUAN 1. Pendampingan Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan 1. Rostiena Pasciana. Djaelangkara, R. Karena pelayanan publik salah satu output dari proses pemerintahan, sungguh riskan rasanya apabila pada implementasinya masih belum optimal dimasyarakat. Chris Fither 3777. Kata kunci: e-government, Pelayanan Publik, Elemen Capacity, Elemen Support, Elemen Value ABSTRACT The purpose of this study is to describe the application of e-Government in the. Makalah ini memuat tentang “tentang Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah”. Teori Pendukung. 1Negara didirikan oleh masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Si ABSTRAK Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigma darirule government menjadi good governance, dalam paradigma dari rule of government penyelenggaraan pemerintahan,. Pada hakikatnya, pelayanan publik adalah serangkaian proses kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. Asas dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan belum dapat. 63/KEP/M/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik karena saya membuat makalah ini dengan judul “ Model Reformasi Pelayanan Publik ” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang Model Reformasi Pelayanan Publik. Retno, M. penyelelenggara pelayanan wajib menyusun . 1710502). Sistem Pelayanan Publik Dalam Proses Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) October 2019;. mengenai pelayanan dan stigma negatif yang beredar dimasyarakat bahwa perizinan berbelit-belit, lama, dan mahal. Perilaku yang buruk (unethical behavior),. Berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik sempat tutup. Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (e-KTP) Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Mengetahui tentang peranan dan kebijakan pelayanan publik kepada masyarakat 2. Dalam pasal 5 UU No. 6) Accessbility, pemberian pelayanan harus mampu menyenangkan pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan. pelayanan publik dilakukan pada 50 Kota di Indonesia yang dapat dilihat secara jelas pada tabel 1. Dosen Pembimbing : Alexander Yandra, S. Hambatan pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital masih belum dapat dihindari, dikarenakan e-government di Indonesia yang masih berkutat dengan masalah teknis. 2020) – Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Sri Lastami memberikan pengarahan mengenai pelayanan publik pada kegiatan Pendampingan dan Penguatan Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Polewali. Karena berbagai kesibukkan bahan tulisan tersebut masih terlepas-lepas.